Zakat Melalui Program Laku Pandai

Kamis, 15 June 2017   Tags: Zakat, Program Laku Pandai   Views: 41
Membayar zakat yang merupakan Rukun Islam dan kewajiban bagi setiap muzaki, kini bisa dilakukan secara nontunai, untuk bisa diterima oleh mereka yang berhak mendapatkan zakat atau mustahik.
 

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla dan Kepala Badan Zakat Nasional Bambang Sudibyo melaksanakan akad pembayaran zakat di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/6). ANTARA/Puspa Perwitasari

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membantu menerima pembayaran secara nontunai untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang berhak menerima yakni kaum dhuafa.
 
Pembayaran zakat secara nontunai dapat dilakukan melalui program laku pandai. Laku pandai merupakan kependekan dari layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif.
 
Pembayaran zakat melalui program laku pandai ini telah diluncurkan secara resmi mulai berlaku pada tahun ini oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/6).
 
Saat menekan tombol peresmian, Presiden didampingi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Dewan Komioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman Darrmansyah Hadad dan Ketua Baznas Bambang Sudibyo.
 
Pembayaran zakat melalui program laku pandai ini belum terdengar akrab dibandingkan dengan pembayaran zakat yang secara konvensional dikenal selama ini melalui cara pembayaran tunai.
 
Pembayaran zakat melalui program laku pandai merupakan hasil kerja sama antara Baznas, OJK, dan kalangan perbankan dalam menjalankan program laku pandai.
 
Program laku pandai adalah program dari OJK yang merupakan program penyediaan layanan perbankan dan atau layanan keuangan lainnya melalui kerja sama dengan pihak lain (agen bank) dan didukung dengan penggunaan sarana teknologi informasi.
 
Laku pandai diperlukan, antara lain karena masih banyak anggota masyarakat yang belum mengenal, menggunakan, dan atau mendapatkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya, antara lain karena bertempat tinggal di lokasi yang jauh dari kantor bank dan atau adanya biaya atau persyaratan yang memberatkan.
 
Selain itu, OJK, industri perbankan, dan industri jasa keuangan lainnya berkomitmen untuk mendukung terwujudnya keuangan inklusif, setelah pemerintah mencanangkan program Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) pada bulan Juni 2012, yang salah satu programnya adalah menyelenggarakan "branchless banking".
 
Perbankan tanpa kantor cabang atau "branchless banking" yang ada sekarang perlu dikembangkan agar memungkinkan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya menjangkau segenap lapisan masyarakat di seluruh Indonesia Tujuan program laku pandai ini adalah menyediakan produk-produk keuangan yang sederhana, mudah dipahami dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang belum dapat menjangkau layanan keuangan saat ini.
 
Dengan semakin banyaknya anggota berbagai kelompok masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia menggunakan layanan keuangan/ perbankan, diharapkan kegiatan ekonomi masyarakat dapat semakin lancar sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Indonesia terutama antara desa?kota.
 
Data dari OJK posisi Maret 2017 menunjukkan bahwa program laku pandai ini telah diselenggarakan oleh 19 bank umum konvensional dan bank umum syariah.
 
Sementara agen laku pandai perorangan atau badan hukum sudah sebanyak 328.466 agen yang tersebar di 508 kabupaten dan kota di 34 provinsi. Para agen itu melayani 5.119.595 nasabah dengan total jumlah tabungan sebesar Rp244,1 miliar.
 
Agen laku pandai bisa merupakan perorangan dan/atau badan hukum yang bekerja sama dengan bank penyelenggara laku pandai dan menjadi kepanjangan tangan bank untuk menyediakan layanan perbankan dan layanan keuangan lainnya sesuai yang diperjanjikan kepada masyarakat dalam rangka keuangan inklusif.
 
Mereka yang bisa menjadi agen laku pandai adalah yang telah lulus uji tuntas (due diligence) oleh bank penyelenggara. Untuk kalangan perorangan bisa saja penduduk setempat, memiliki kegiatan di lokasi sebagai sumber penghasilan utama, memiliki kemampuan, kredibilitas, reputasi dan integritas. 
 
Sementara agen laku pandai dari kalangan badan hukum harus memiliki badan hukum Indonesia, yang diperkenankan melakukan kegiatan di bidang keuangan atau memiliki retail outlet, memiliki kegiatan usaha di lokasi, memiliki teknologi informasi yang memadai, memiliki reputasi, kredibilitas dan kinerja yang baik.
 
Contoh agen perorangan antara lain guru, pensiunan, kepala adat, pemilik warung, atau pimpinan atau pemilik perusahaan tidak berbadan hukum seperti CV atau firma. Contoh agen berbadan hukum antara lain perseroan terbatas, perusahaan daerah, atau koperasi.
 
Zakat 
Dengan diluncurkannya program zakat melalui laku pandai, jumlah produk layanan laku pandai semakin bertambah, tidak hanya berupa produk tabungan dengan karakteristik "basic saving account", kredit atau pembiayaan kepada nasabah mikro, dan asuransi mikro.
 
Jadi setidaknya 5,1 juta nasabah yang telah memiliki tabungan dalam program laku pandai ini bisa menyalurkan zakat secara nontunai melalui agen laku pandai yang kemudian disalurkan melalui Baznas.
 
Sebagaimana yang disampaikan Muliaman Darmansyah Hadad bahwa pemanfaatan agen laku pandai merupakan salah satu cara untuk mempermudah pembayaran zakat dari para pembayar zakat (muzaki) dan membantu proses penyaluran zakat kepada para penerima zakat (mustahik).
 
Pembayaran zakat melalui agen Laku Pandai diharapkan dapat menjadi salah satu solusi bersama sebagai upaya optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat dalam mendukung pemerataan pendapatan serta pengentasan kemiskinan di Indonesia.
 
Zakat memiliki keterkaitan dengan inklusi keuangan karena berperan penting dalam mengurangi kemiskinan. Zakat memainkan peran penting dalam meningkatkan akses terhadap keuangan dan mengurangi kemiskinan sehingga zakat dikategorikan sebagai salah satu instrumen redistributif yang paling vital.
 
OJK dan Baznas telah sepakat menggunakan layanan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif yang atau di kenal Laku Pandai melalui perbankan sebagai media masyarakat untuk mengakses dan melaksanakan pembayaran zakat.
 
Membayar zakat adalah kewajiban bagi umat Muslim yang harus ditunaikan. Pembayarannya dapat melalui badan resmi pengelola zakat nasional yaitu Baznas. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka zakat, baik pengumpulannya maupun pendistribusiannya sudah menjadi urusan negara.
 
Pembayaran zakat secara nontunai atau melalui program laku pandai ini juga dipastikan bakal meningkatkan jumlah pengumpulan zakat dari tahun ke tahun.
 
Ketua Baznas Bambang Sudibyo yang juga mantan Menteri Keuangan menyebutkan bahwa pengumpulan zakat pada 2015 sebanyak Rp3,650 triliun, sedangkan pada tahun 2016 meningkat sebesar 37,45 persen atau setara dengan Rp5,017 triliun yang dikumpulkan dari Baznas dipusat, di provinsi dan kabupaten dan kota, dan di Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pada tahun 2016, masyarakat yang telah berzakat melalui Baznas di pusat dan daerah serta di LAZ sebanyak 4.181.078 jiwa.
 
Menarik apa yang disampaikan oleh Bambang Sudibyo bahwa Baznas mengupayakan berbagai inovasi layanan pembayaran zakat masyarakat untuk mempermuda masyarakat memenuhi kewajibannya. Baznas terus memperbaiki kemudahan berzakat baik melalui kanal perbankan, konter, dan jemput zakat.
 
Saat ini Baznas proaktif menyediakan layanan kemudahan berzakat digital dengan berbagai "platform" dan "portal e-commerce" untuk memberikan kemudahan berzakat, tidak saja bagi masyarakat Indonesia di Tanah Air, tetapi juga di luar negeri.
 
Baznas juga meluncurkan gagasan inklusi zakat yakni sebuah gerakan mengajak sebanyak mungkin lapisan masyarakat ikut dalam kampanye zakat dan menjadi agen zakat bagi masyarakat di semua lapisan.
 
Jadi, ayo membayar zakat. (Budi Setiawanto)
 
comments powered by Disqus