Zakat Rukun Islam yang Dianaktirikan

Senin, 12 June 2017   Tags: Zakat, Rukun Islam, Dianaktirikan   Views: 168
Terdapat lima pilar ke-Islaman yang biasa disebut rukun Islam yakni syahadat, shalat, zakat, puasa dan haji tapi zakat selalu dianaktirikan karena kerap dikesampingkan orang Muslim.
 


Bagaimana tidak, umat Islam yang mampu kerap menganaktirikan zakat padahal itu adalah kewajiban penganut agama "rahmatan lil'alamin" tersebut seharusnya menjadi prioritas ketiga setelah syahadat dan shalat. Artinya, jika orang Islam yang sudah bersyahadat (bersaksi Allah sebagai Tuhan dan Muhammad SAW sebagai utusan Allah) dan shalat seharusnya menunaikan zakat baru kemudian berpikir bagaimana menunaikan puasa dan haji.
 
Ungkapan zakat yang dianaktirikan tidak berlebihan karena seorang Muslim yang mampu kerap melakukan upaya "melewati" rukun zakat dan langsung untuk berpuasa serta berhaji. Dengan kata lain, zakat tidak ditunaikan terlebih dahulu tetapi memilih menunaikan rukun Islam yang lain.
 
Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti asas, dasar, sendi. Rukun merupakan hal yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu hal misalnya shalat. Dalam konteks shalat yang memiliki rukun, maka tidak akan sah shalat jika tidak cukup syarat seperti tidak melakukan salah satu rukun shalat yaitu membaca Al Fatihah. Rukun shalat secara agama, maka akan batal atau tidak sah shalatnya jika tidak terpenuhi seluruh rukunnya.
 
Jika ditarik ke hal yang lebih besar, maka seorang penganut Islam tidak akan menjadi sempurna ke-Islamannya jika tidak mengamalkan lima rukun Islam yang telah digariskan. Tentu lima rukun tersebut hanya berlaku bagi yang mampu baik secara jasmani, rohani dan harta. Jika tidak mampu maka tidak wajib karena pada prinsipnya tidak ada paksaan dalam beragama.
 
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bambang Sudibyo mengatakan orang Muslim yang mampu entah secara sengaja atau tidak kerap mengesampingkan zakat. Zakat biasanya dibayarkan oleh umat Islam hanya saat Ramadhan yaitu zakat fitrah.
 
Padahal masih banyak kewajiban bagi umat Islam yang mampu secara harta untuk menunaikan zakat lain sesuai konteksnya seperti zakat mal yang memiliki zakat turunan seperti zakat niaga, zakat ternak, zakat harta karun temuan, zakat barang galian, zakat pertanian dan zakat perhiasan.
 
Dia mengatakan zakat merupakan salah satu rukun Islam yang berupaya membangun kesalehan sosial dan semangat berbagi kepada sesama lewat harta. Lewat zakat, delapan golongan penerima zakat (asnaf) dapat diberdayakan lewat dana donasi sehingga turut membantu memberdayakan golongan lemah (dhuafa) dan mengentaskan kemiskinan.
 
Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar di masa awal perkembangan dakwah Islam pasca-Muhammad SAW meninggal, sang pemimpin umat tersebut adalah sosok bertangan dingin untuk menarik zakat dari para saudagar dan orang kaya dengan harta berlebih.
 
Dengan kekuasaannya sebagai pemimpin umat Islam, sang khalifah menindak tegas para pelaku penggelapan zakat. Dia juga berupaya menarik zakat lewat penghimpunan oleh negara untuk menghindari pembagian zakat secara langsung. Tujuannya, zakat agar dikelola secara profesional dan disalurkan kepada yang berhak secara tepat guna dan tepat sasaran.
 
Dari konteks itu, Bambang menyajikan anekdot pemerintah Indonesia seharusnya bisa meniru zaman Abu Bakar. Jika Abu Bakar saat itu memerangi para penggelap pajak, pemerintah Indonesia memiliki Densus 88 atau semacamnya yang dapat menindak para wajib zakat yang melanggar.
 
Di atas kertas, pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur penghimpunan dan pengelolaan zakat. Instrumen undang-undang itu menjadi landasan Baznas untuk terus berupaya mengelola dana zakat, termasuk infak nasional.
 
Payung hukum itu diperkuat juga dengan PP Nomor 14 Tahun 2014 dan Inpres Nomor 3 Tahun 2014 yang menerangkan zakat harus dikelola oleh lembaga yang kredibel baik lewat Baznas ataupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) resmi yang terdaftar.
 
Dia mengatakan Al Quran Surat At Taubah ayat 103 juga menerangkan apabila Nabi Muhammad SAW diperintahkan untuk memungut zakat dari Muslim yang mampu. Tujuannya untuk membersihkan harta mereka, membersihkan hari dari kekikiran dan cinta yang berlebihan terhadap harta. Zakat menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati dan memperkembangkan harta itu sendiri.
 
Menurut dia, zakat tidak sekadar dikumpulkan dan dibagikan saja misalnya untuk fakir miskin atau sekadar digunakan dengan tujuan konsumtif. Akan tetapi, zakat itu dapat digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan guna mengubah status yang awalnya adalah penerima zakat (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzaki) kelak. Lewat lembaga resmi maka akan ada program bagi kaum lemah baik program jangka pendek dan jangka panjang.
 
Berdasarkan penelitian yang Baznas-IPB pada 2011, potensi zakat nasional sebesar Rp217 triliun. Angka itu dilihat berdasarkan produk domestik bruto (PDB). Ketika PDB bergerak naik, maka potensi zakat juga bergerak naik.
 
Atas potensi yang ada itu, Bambang mengatakan perlu kebersamaan dalam mengumpulkan zakat secara nasional termasuk melakukan sosialisasi tentang kesadaran membayar zakat dan menunaikannya lewat Baznas dan LAZ yang terdaftar.
 
Hindari Menyalurkan Langsung 
Secara undang-undang, kata zakat sudah mencakupi infak. Sementara dalam Islam terdapat perbedaan antara zakat dan infak. Zakat memiliki ketentuan disalurkan kepada delapan asnaf sementara infak sifatnya lebih luas, termasuk untuk sumbangan kemanusiaa.
 
Terdapat persoalan penting terkait zakat pada medio April 2017 yang menyangkut seorang pengguna Instagram dengan nama alias @cakbudi_ yaitu atau Budi Utomo (Cak Budi). Lewat akun IG miliknya dia menghimpun dana sosial untuk disalurkan kepada yang membutuhkan.
 
Akan tetapi, persoalan muncul di kemudian hari saat dia diketahui membeli mobil Toyota Fortuner dan gawai canggih iPhone 7 yang harganya terbilang fantastis. Atas informasi itu, publik kemudian meragukan kapasitas Cak Budi yang menghimpun dana sosial secara pribadi. Banyak warganet yang menduga Cak Budi menggunakan dana sosial untuk membeli mobil dan telepon seluler canggih tersebut.
 
Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia Hamid Abidin mengatakan kasus Cak Budi itu berdampak pada kepercayaan publik terhadap proses pengumpulan dan pendistribusian dana sosial. Selain itu, bisa terjadi menurunnya kepercayaan donatur kepada lembaga-lembaga filantropi/nirlaba dan bisa menghambat perkembangan dan kemajuan filantropi di Indonesia.
 
Hamid mengatakan kasus itu harus bisa menjadi momentum pembenahan dan pembelajaran bagi individu, komunitas dan lembaga filantropi/nirlaba yang saat ini tengah melakukan penggalangan sumbangan masyarakat.
 
Dia mengaku memberi penghargaan terharap inisiatif individu, komunitas dan lembaga filantropi/nirlaba dalam memobilisasi donasi dan bentuk-bentuk sumbangan lainnya dalam rangka mengatasi persoalan sosial dan memajukan kepentingan publik.
 
Namun, lanjut dia, agar inisiatif tersebut bisa terus mendapat dukungan dan kepercayaan masyarakat serta memberikan manfaat dan dampak yang optimal. Untuk penggalangan, pengelolaan dan penyaluran sumbangannya dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel dengan mengacu pada peraturan yang berlaku dan kode etik filantropi Indonesia.
 
Dari kasus Cak Budi itu, Hamid berpandangan ada beberapa aspek atau ketentuan hukum dan etika yg tidak diperhatikan dan dipatuhi oleh Cak Budi, sehingga menyebabkan munculnya polemik dan kontroversi di masyarakat, di antaranya: 
 
  • Pertama, adanya penggunaan rekening pribadi yang rentan terhadap tercampurnya sumbangan dengan dana dan transaksi pribadi serta menyulitkan untuk dikontrol dan diawasi publik. \
  • Kedua, Transparansi dan akuntabilitas terkait pemanfaatan sumbangan dengan pengelola tidak pernah menyampaikan penggunaan sumbangan untuk pembelian mobil dan HP dan baru menginformasikannya setelah dipersoalkan publik.
  • Ketiga, penggunaan dana operasional yang kurang tepat dengan membeli mobil dan HP "mewah". 
  • Keempat, pengelola tidak memperhatikan kapasitasnya dalam menggalang dana yang besar dari masyarakat.
  • Kelima, penggunaan sumbangan yang tidak sesuai dengan program atau kegiatan yang dipromosikan dan tidak boleh dialihkan untuk pembelian mobil atau HP. Perubahan alokasi sumbangan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan donatur.
  • Keenam, pengelola tidak mengantongi izin. Penggalangan sumbangan untuk kalangan internal dan kegiatan keagamaan memang dimungkinkan tanpa perizinan. Namun, jika penggalangan sumbangan tersebut menyasar masyarakat secara luas dan melibatkan dana besar maka harus mengantongi ijin dari instansi terkait.
 
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mendorong pegiat sosial Cak Budi untuk melembagakan kegiatan sosialnya sehingga sesuai dengan aturan, memenuhi standar transparansi dan terdapat sistem kendali publik yang baik.
 
Khofifah memberikan apresiasi yang luar biasa kepada seluruh elemen baik secara kelembagaan maupun personal yang sudah mendedikasikan diri dan kepedulian untuk memberikan layanan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam beroperasi supaya menjaga amanahnya dengan mekanisme transparansi publik. (Anom Prihantoro)
comments powered by Disqus